Kabinet gemuk kembali menjadi perbincangan setelah Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik mengenai jumlah menteri di pemerintahannya. Menurut Prabowo, ukuran kabinet tidak bisa dinilai hanya dari jumlah menteri, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan, stabilitas politik, serta luas wilayah dan kompleksitas negara yang dipimpin.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga membandingkan kabinet Indonesia dengan kabinet Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih sedikit.
Kabinet Gemuk Dinilai Perlu untuk Stabilitas Pemerintahan
Prabowo mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya memperoleh dukungan politik yang kuat karena didukung tujuh dari delapan partai yang berada di DPR RI. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam menjalankan berbagai program nasional.
Ia menilai stabilitas politik merupakan salah satu syarat utama agar pembangunan dapat berjalan konsisten tanpa terganggu oleh perubahan arah kebijakan yang terlalu sering.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung Jepang dan Inggris yang menurutnya beberapa kali mengalami pergantian kepala pemerintahan dalam waktu relatif singkat. Situasi tersebut dijadikan contoh bahwa sistem politik tetap membutuhkan stabilitas agar program pemerintah dapat berjalan optimal.
Prabowo kemudian menanggapi kritik mengenai kabinet gemuk yang selama ini diarahkan kepada pemerintahannya. Menurutnya, penilaian tersebut perlu dilihat secara proporsional dengan membandingkan kondisi negara lain.
Ia mencontohkan Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa, tetapi tetap memiliki sekitar 28 menteri dalam kabinetnya. Perbandingan tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa jumlah menteri tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah penduduk.
Bagi Prabowo, kebutuhan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kompleksitas tugas negara, bukan sekadar ukuran populasi.
Baca juga: Kakek Prabowo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasan dan Proses Penilaiannya
Alasan Prabowo Bandingkan Indonesia dengan Timor Leste
Perbandingan Indonesia dan Timor Leste menjadi bagian yang paling banyak mendapat perhatian publik. Indonesia merupakan negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, ribuan pulau, serta wilayah administratif yang sangat luas sehingga tantangan pemerintahannya jauh lebih kompleks.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menilai pembentukan kabinet harus mempertimbangkan efektivitas koordinasi lintas kementerian. Pemerintah membutuhkan pembagian tugas yang jelas agar berbagai program prioritas dapat dijalankan secara bersamaan.
Beberapa agenda besar pemerintah saat ini meliputi:
- Penguatan ketahanan pangan nasional.
- Hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.
- Pembangunan infrastruktur.
- Program makan bergizi gratis.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- Transformasi digital pemerintahan.
Menurut Prabowo, berbagai agenda tersebut memerlukan koordinasi antarkementerian yang intensif sehingga struktur kabinet disusun sesuai kebutuhan pemerintahan.
Meski demikian, perdebatan mengenai kabinet gemuk masih terus berlangsung di ruang publik. Sebagian pihak menilai jumlah kementerian yang lebih banyak dapat mempercepat pembagian tugas, sedangkan pihak lain berpendapat struktur yang terlalu besar berpotensi meningkatkan biaya birokrasi dan memperpanjang proses koordinasi.
Karena itu, ukuran keberhasilan kabinet pada akhirnya lebih banyak ditentukan oleh efektivitas kinerja dibandingkan jumlah menteri yang ada.
Stabilitas Politik Jadi Fokus Pemerintahan Prabowo
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pemerintahan koalisi besar merupakan strategi untuk menjaga stabilitas politik nasional. Menurutnya, dukungan mayoritas partai di parlemen akan mempermudah proses pembahasan kebijakan strategis sekaligus mengurangi potensi konflik politik yang berkepanjangan.
Stabilitas tersebut dinilai penting karena pemerintah tengah menjalankan berbagai program pembangunan jangka panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan.
Prabowo juga menegaskan bahwa kabinet gemuk tidak otomatis berarti pemerintahan menjadi tidak efisien. Efisiensi, menurutnya, lebih ditentukan oleh kualitas koordinasi, pembagian kewenangan, serta kemampuan setiap kementerian menjalankan target yang telah ditetapkan.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas kritik yang muncul sejak awal pembentukan kabinet. Pemerintah berharap struktur kementerian yang ada mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menilai evaluasi terhadap kabinet gemuk tetap perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap kementerian memiliki fungsi yang jelas, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta penggunaan anggaran negara tetap efisien dan akuntabel.
Dengan demikian, perdebatan mengenai kabinet gemuk tidak hanya berkaitan dengan jumlah menteri, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola pemerintahan. Selama struktur kabinet mampu menghasilkan kebijakan yang tepat, pelayanan publik yang lebih baik, serta pembangunan yang berjalan konsisten, ukuran kabinet akan lebih banyak dinilai dari hasil kerjanya daripada jumlah kursi menteri yang tersedia.