KTT BRICS menjadi salah satu agenda internasional yang membawa dampak langsung terhadap kepentingan ekonomi Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut bukan sekadar menghadiri pertemuan para kepala negara, melainkan membawa misi memperluas pasar ekspor, menarik investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global yang lebih adil.
Bagi masyarakat, manfaat KTT BRICS dapat dirasakan apabila hasil diplomasi tersebut mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor produk nasional, hingga menjaga stabilitas ekonomi melalui kerja sama perdagangan dan keuangan internasional. Karena itu, forum ini memiliki arti strategis bagi masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Presiden Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 yang berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada 12–13 September 2026. Pertemuan tersebut mengangkat tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability yang menitikberatkan pada penguatan kerja sama ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai anggota penuh BRICS, Indonesia mengikuti dua sesi utama, yaitu forum khusus negara anggota dan sesi bersama negara mitra. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan pandangan mengenai pentingnya memperkuat multilateralisme, memperluas kerja sama perdagangan, serta menciptakan tata kelola ekonomi global yang lebih inklusif.
KTT BRICS Perkuat Posisi Indonesia di Ekonomi Global
KTT BRICS menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat pengaruh dalam pembahasan isu ekonomi dunia. Berbeda dengan sebelumnya yang hanya berstatus mitra, kini Indonesia memiliki hak menyampaikan pandangan secara langsung sebagai anggota penuh.
Posisi tersebut membuat Indonesia dapat ikut mendorong reformasi berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Reformasi tersebut dinilai penting agar negara berkembang memperoleh akses pembiayaan, perdagangan, serta kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mendukung sistem perdagangan internasional yang terbuka, transparan, dan berbasis aturan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memperluas peluang ekspor nasional.
Selain itu, pembahasan mengenai transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) menjadi salah satu agenda strategis. Penggunaan mata uang lokal dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat sehingga risiko gejolak nilai tukar dapat ditekan.
Langkah tersebut berpotensi memberikan kepastian bagi pelaku usaha nasional ketika melakukan transaksi lintas negara. Stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Baca juga: Kondisi Ekonomi, Politik, dan Keamanan Indonesia Berdasarkan Survei Terbaru
Ekspor Indonesia dan Investasi Jadi Prioritas
Salah satu tujuan utama kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT BRICS adalah memperluas akses pasar bagi produk Indonesia. Negara-negara anggota BRICS mewakili hampir separuh populasi dunia sehingga menjadi pasar yang sangat besar bagi berbagai komoditas nasional.
Apabila akses perdagangan semakin terbuka, peluang ekspor produk manufaktur, pertanian, makanan olahan, hingga produk bernilai tambah akan semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing nasional.
Selain membuka pasar baru, pemerintah juga berupaya menarik investasi asing yang berkualitas. Investasi baru berpotensi menghadirkan pembangunan kawasan industri, hilirisasi sumber daya alam, hingga pembukaan pabrik baru di berbagai daerah.
Semakin banyak investasi yang masuk, semakin besar pula kebutuhan tenaga kerja. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor industri besar, tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok nasional.
Dalam agenda ekonomi, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok global. Indonesia ingin memastikan industri nasional memperoleh akses bahan baku, teknologi, dan jaringan distribusi yang lebih luas sehingga mampu bersaing di pasar internasional.
Strategi tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui hilirisasi. Produk yang memiliki nilai tambah tinggi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Baca juga: 1.653 Sekolah Dihapus dari MBG, Ini Alasan BGN Alihkan Anggaran ke Daerah 3T
Dampak KTT BRICS bagi Lapangan Kerja dan Ekonomi Rakyat
Hasil KTT BRICS diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan antarpemerintah, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu dampak paling penting adalah terbukanya kesempatan kerja baru melalui peningkatan investasi dan ekspansi industri nasional.
Ketika permintaan ekspor meningkat, perusahaan akan membutuhkan kapasitas produksi yang lebih besar. Kondisi tersebut otomatis meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di sektor manufaktur, logistik, pertanian, hingga jasa pendukung lainnya.
Di sisi lain, pelaku UMKM juga memiliki peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri yang berorientasi ekspor. Produk lokal yang memenuhi standar internasional dapat menjangkau pasar yang lebih luas melalui kerja sama perdagangan antarnegara anggota BRICS.
Forum tersebut juga membahas isu ketahanan pangan, energi, digitalisasi, teknologi, perubahan iklim, dan lingkungan. Seluruh isu tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kehadiran delegasi lintas sektor menunjukkan bahwa Indonesia memanfaatkan KTT BRICS sebagai forum strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional, mulai dari perdagangan, investasi, pendidikan, teknologi, hingga pembangunan industri masa depan.
Di tengah dinamika ekonomi global, diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting untuk menjaga daya saing Indonesia. Melalui KTT BRICS, pemerintah berupaya memperluas kerja sama dengan berbagai negara tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Pada akhirnya, keberhasilan KTT BRICS akan diukur dari implementasi kerja sama yang mampu meningkatkan ekspor, menarik investasi berkualitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan posisi sebagai anggota penuh, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk ikut membentuk arah tata kelola ekonomi global sekaligus memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.