BGN ajak BPOM memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat di Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan akibat makanan, dengan fokus utama memperbaiki standar produksi, distribusi, hingga penyajian makanan.
Melalui sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya mengejar target jumlah penerima, tetapi juga mengutamakan kualitas dan keamanan makanan.
Kekhawatiran masyarakat terkait keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah menjadi perhatian pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk menemukan sumber persoalan sekaligus memperkuat sistem agar kejadian serupa dapat dicegah.
BGN Ajak BPOM Awasi MBG dari Hulu ke Hilir
BGN ajak BPOM melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa lembaganya mendapatkan mandat untuk membantu pengawasan MBG, termasuk menangani kejadian luar biasa seperti kasus keracunan makanan.
“Mandat itu tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Taruna Ikrar saat ditemui di Jakarta.
Menurut Taruna, aturan tersebut secara jelas memberikan tugas kepada BPOM untuk memastikan keamanan makanan dalam program MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan bahan makanan hingga penanganan apabila terjadi masalah kesehatan.
“Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan,” kata Taruna.
Keterlibatan BPOM menjadi langkah penting dalam meningkatkan standar keamanan pangan nasional. Lembaga tersebut memiliki pengalaman dalam mengawasi produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.
Dengan adanya pengawasan dari BPOM, sistem MBG diharapkan semakin transparan dan memiliki standar yang lebih kuat. Pemerintah ingin memastikan makanan yang diterima anak-anak sekolah benar-benar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi.
Baca juga: Insentif SPPG 6 Juta Per Hari Bakal Diubah BGN, Ini Alasannya
Aturan Waktu 4 Jam Jadi Kunci Cegah Keracunan MBG
Salah satu hasil evaluasi BPOM dalam pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa faktor waktu produksi hingga konsumsi menjadi aspek penting dalam menjaga keamanan makanan.
Kasus keracunan yang terjadi di Sidoarjo menjadi perhatian karena ditemukan adanya jeda waktu cukup panjang antara makanan selesai dimasak hingga akhirnya dikonsumsi penerima manfaat.
Taruna Ikrar menjelaskan bahwa makanan yang diproduksi terlalu lama sebelum dikonsumsi berpotensi mengalami penurunan kualitas apabila tidak ditangani dengan prosedur yang tepat.
“Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang,” jelas Taruna.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat makanan memiliki jeda hampir 11 jam sebelum dikonsumsi. Padahal, BPOM memiliki standar bahwa waktu ideal makanan setelah selesai dimasak hingga dikonsumsi tidak boleh melewati empat jam.
“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam,” imbuhnya.
Aturan empat jam tersebut menjadi salah satu langkah pencegahan agar risiko pertumbuhan bakteri dapat diminimalkan. Pemerintah menilai persoalan yang muncul bukan karena konsep program MBG, tetapi akibat penerapan prosedur yang belum berjalan optimal di beberapa lokasi.
Untuk memperkuat keamanan makanan MBG, terdapat beberapa standar yang perlu diperhatikan, seperti:
- Memastikan bahan baku makanan memiliki kualitas dan keamanan yang terjamin.
- Menjaga kebersihan dapur produksi dan peralatan memasak.
- Mengatur waktu produksi, pengiriman, dan konsumsi makanan.
- Memberikan pelatihan kepada pengelola dapur MBG mengenai keamanan pangan.
Perbaikan sistem tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah agar program MBG dapat berjalan lebih baik. Dengan standar yang semakin ketat, masyarakat diharapkan merasa lebih tenang terhadap makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Baca juga: 1.653 Sekolah Dihapus dari MBG, Ini Alasan BGN Alihkan Anggaran ke Daerah 3T
BPOM Siapkan 21 Program Pengawasan MBG
Selain memperketat standar operasional, BPOM juga menyiapkan 21 program pengawasan untuk mendukung keamanan Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut akan dijalankan setelah anggaran pengawasan MBG tahun 2027 mendapatkan persetujuan definitif.
Taruna Ikrar menyebut penguatan pengawasan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar BPOM dapat menjalankan tugas secara maksimal di berbagai daerah.
“Nah, kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” ujar Taruna.
BPOM mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp509 miliar untuk mendukung pengawasan MBG. Anggaran tersebut bahkan lebih besar dibandingkan anggaran tahunan BPOM yang sebelumnya berada di kisaran Rp115 miliar.
Melalui program pengawasan tersebut, BPOM akan memperkuat pemantauan keamanan pangan, melakukan pendampingan kepada penyedia makanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan apabila terjadi kejadian luar biasa.
Kolaborasi BGN dan BPOM menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap program prioritas nasional. MBG tidak hanya dinilai dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan, tetapi juga dari kualitas, keamanan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Bagi orang tua, penguatan pengawasan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap kesehatan anak-anak Indonesia. Dengan keterlibatan BPOM sebagai lembaga pengawas pangan, masyarakat memiliki alasan lebih kuat untuk percaya bahwa sistem MBG terus diperbaiki.
Ke depan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis akan sangat bergantung pada konsistensi penerapan standar keamanan pangan di seluruh wilayah. Pemerintah berharap sinergi BGN dan BPOM mampu memastikan setiap makanan yang diterima anak-anak aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang generasi Indonesia.