Marketplace MBG tengah disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai sistem digital untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Platform ini dirancang agar proses pembelian lebih transparan, mudah diawasi, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
BGN menargetkan marketplace MBG mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Kehadiran sistem tersebut diharapkan menjadi fondasi baru dalam tata kelola pengadaan bahan pangan bagi jutaan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa sistem ini mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendekatan tersebut dinilai telah memiliki pengalaman dalam mendukung transaksi yang lebih terdokumentasi dan akuntabel.
Melalui sistem digital tersebut, pemerintah dapat memantau pemasok, harga bahan baku, nilai transaksi, hingga aspek perpajakan secara lebih terintegrasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola program prioritas pemerintah.
Marketplace MBG Tingkatkan Transparansi Pengadaan
Salah satu tujuan utama marketplace MBG adalah meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan bahan baku. Seluruh transaksi akan tercatat sehingga lebih mudah diawasi oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait.
Pada tahap awal, terdapat enam komoditas yang akan masuk ke dalam sistem. Komoditas tersebut meliputi daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
Enam bahan pangan tersebut dipilih karena menjadi kebutuhan utama dalam penyediaan menu Program Makan Bergizi Gratis. Ke depan, daftar komoditas dapat berkembang menyesuaikan kebutuhan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia.
BGN juga akan menerapkan mekanisme verified seller sehingga pemasok tidak dapat berasal dari sembarang pihak. Penjual yang bergabung harus melalui proses verifikasi dan berasal dari asosiasi yang telah memenuhi persyaratan.
Skema tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas bahan baku sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Dengan sistem yang terdigitalisasi, pemerintah memiliki data transaksi yang lebih lengkap untuk evaluasi maupun pengawasan.
Digitalisasi pengadaan juga memberikan kepastian bagi pemasok karena proses administrasi menjadi lebih jelas. Selain itu, pelaporan transaksi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terdokumentasi.
Baca juga: Regulasi MBG Diperkuat, BGN Perketat Pengawasan Keamanan Makanan di Sekolah
Pengadaan Bahan Baku MBG Diprioritaskan dari Daerah
Selain memperkuat transparansi, marketplace MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal. BGN sedang menyusun mekanisme agar kebutuhan bahan baku setiap dapur MBG dipenuhi terlebih dahulu dari wilayah setempat.
Sebagai contoh, dapur MBG di Mojokerto akan diprioritaskan membeli telur dari peternak atau pemasok di Mojokerto selama stok masih tersedia. Pembelian dari luar daerah baru diperbolehkan apabila pasokan lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi bahan pangan. Dampaknya, biaya logistik dapat ditekan sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
Strategi ini juga memberikan manfaat langsung bagi petani, peternak, hingga pelaku UMKM pangan. Semakin banyak transaksi yang terjadi di daerah, semakin besar pula perputaran ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat setempat.
Bagi pemerintah daerah, pola pengadaan lokal berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan wilayah. Permintaan yang stabil dari Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi produsen lokal.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada aspek konsumsi pangan. Pemerintah juga ingin memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata di berbagai daerah.
Baca juga: BGN Ajak BPOM Perketat Pengawasan Program MBG
Program MBG Dorong Gizi dan Pertumbuhan Ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang memiliki dua tujuan utama. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional hingga tingkat daerah.
Dengan adanya marketplace MBG, pemerintah memperoleh instrumen yang lebih kuat untuk mengukur dampak ekonomi dari setiap transaksi pengadaan bahan baku. Data yang terkumpul dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Keberadaan sistem digital ini juga membuka peluang peningkatan efisiensi dalam rantai pasok pangan nasional. Informasi mengenai harga, ketersediaan stok, serta distribusi bahan baku dapat dipantau secara lebih cepat.
Apabila implementasinya berjalan sesuai rencana, marketplace MBG berpotensi menjadi salah satu inovasi penting dalam pengelolaan program pemerintah berbasis digital. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi tiga aspek utama yang ingin diperkuat.
Di sisi lain, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kualitas data, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pemasok, dan pengelola dapur MBG.
Dengan dukungan seluruh pihak, marketplace MBG diharapkan tidak hanya memperlancar pengadaan bahan baku, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan nasional. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa Program Makan Bergizi Gratis dirancang memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.