Insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari bakal diubah oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar pemberiannya lebih tepat sasaran. Perubahan ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Purbaya mengatakan Sudaryono telah memastikan bahwa skema insentif tersebut akan diperbaiki. Namun, Menteri Keuangan mengaku belum mengetahui secara rinci seperti apa mekanisme baru yang akan diterapkan BGN.
“Dia bilang akan diubah supaya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya setelah pertemuan tersebut.
Perubahan skema ini menjadi perhatian karena insentif SPPG merupakan salah satu komponen dalam tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah sebelumnya memberikan dukungan operasional kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan skema yang tidak secara langsung bergantung pada jumlah makanan yang diproduksi.
Insentif SPPG Bakal Diubah
Insentif SPPG senilai Rp6 juta per hari telah diterapkan sejak masa kepemimpinan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.
Dalam keputusan tersebut, insentif fasilitas SPPG ditetapkan sebesar Rp6 juta untuk setiap hari operasional. Pemberiannya menggunakan pendekatan berbasis ketersediaan layanan atau availability-based, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang dihasilkan.
Artinya, mekanisme tersebut pada dasarnya memberikan insentif berdasarkan kesiapan dan ketersediaan fasilitas SPPG untuk menjalankan pelayanan. Skema ini berbeda dengan pendekatan yang sepenuhnya menghitung dukungan berdasarkan volume produksi makanan.
Purbaya belum dapat menjelaskan apakah perubahan nantinya akan mengubah besaran insentif, mekanisme pencairan, atau indikator yang digunakan untuk menentukan penerimaannya. Ia hanya menyampaikan bahwa BGN akan membuat skema yang dinilai lebih tepat sasaran.
Sudaryono juga belum memberikan penjelasan mengenai detail perubahan tersebut setelah bertemu dengan Purbaya. Ia mengatakan BGN akan mengumumkan skema baru pada kesempatan berikutnya.
Baca juga: Kakek Prabowo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasan dan Proses Penilaiannya
Tata Kelola MBG Jadi Perhatian
Perubahan insentif SPPG tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Program MBG memiliki cakupan yang besar sehingga mekanisme pembiayaan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran negara digunakan secara efektif.
SPPG menjadi unit penting dalam pelaksanaan MBG karena fasilitas tersebut berperan dalam menyiapkan dan memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Karena itu, pengaturan mengenai biaya operasional dan insentif perlu disesuaikan dengan kondisi pelayanan di lapangan.
Sebelumnya, BGN juga menghadapi sejumlah persoalan dalam pengelolaan dapur MBG. Salah satunya adalah adanya ratusan SPPG yang mendapatkan sanksi atau suspend akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada jumlah dapur yang tersedia. Kualitas layanan, kepatuhan terhadap standar, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi faktor penting.
Dalam konteks tersebut, perubahan insentif SPPG dapat dipandang sebagai bagian dari evaluasi terhadap sistem pelaksanaan MBG. Pemerintah perlu memastikan dukungan yang diberikan kepada setiap fasilitas benar-benar sejalan dengan kapasitas pelayanan dan kebutuhan penerima manfaat.
Baca juga: Bagaimana Penerapan MBG Setelah Selesai Libur Sekolah?
Apa Dampak Perubahan Insentif SPPG?
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian setelah BGN menyatakan akan mengubah skema insentif SPPG Rp6 juta per hari.
- Ketepatan sasaran anggaran: Skema baru diharapkan dapat memastikan anggaran operasional diberikan kepada fasilitas yang benar-benar menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
- Efektivitas dapur MBG: Mekanisme insentif dapat diarahkan untuk mendorong SPPG menjaga kualitas dan keberlangsungan pelayanan.
- Pengawasan program: Perubahan skema berpotensi disertai indikator pelayanan yang lebih terukur sehingga pengawasan terhadap SPPG dapat dilakukan secara lebih efektif.
- Akuntabilitas anggaran: Pemerintah dapat memiliki dasar yang lebih jelas dalam mengevaluasi penggunaan anggaran untuk mendukung program MBG.
Meski demikian, dampak akhirnya sangat bergantung pada aturan baru yang akan diumumkan BGN. Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai apakah nominal Rp6 juta per hari akan tetap dipertahankan atau ikut berubah.
Purbaya pun belum mendapatkan informasi lengkap mengenai rancangan skema tersebut. Sementara itu, Sudaryono menegaskan bahwa BGN akan menyampaikan pengumuman secara khusus ketika mekanisme baru sudah siap.
Perubahan insentif SPPG menjadi salah satu bagian dari pembenahan program MBG yang perlu diperhatikan publik. Dengan jumlah penerima manfaat dan fasilitas yang terus berkembang, pemerintah dituntut memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ke depan, transparansi mengenai formula insentif, indikator kinerja, mekanisme pencairan, serta sistem pengawasan akan menjadi faktor penting untuk melihat efektivitas kebijakan tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan perubahan skema tidak hanya memperbaiki administrasi, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan makanan bergizi kepada masyarakat.
Dengan demikian, keputusan BGN mengubah insentif SPPG bukan sekadar persoalan mekanisme pembayaran. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola MBG yang lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.