Muktamar NU ke-35 di Jombang menjadi momentum penting setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak ikut mengatur jalannya forum tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut. Prabowo menyampaikan bahwa kehadirannya dalam pembukaan Muktamar NU merupakan bentuk penghormatan terhadap organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026). Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri proses internal organisasi dan menyerahkan seluruh keputusan kepada mekanisme musyawarah Nahdlatul Ulama.
Kehadiran Presiden dalam acara besar NU sebelumnya sempat memunculkan berbagai persepsi di masyarakat. Namun, penegasan Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah menghargai independensi NU sebagai organisasi masyarakat yang memiliki tradisi musyawarah dan kemandirian dalam menentukan arah organisasinya.
Muktamar NU Jadi Ruang Musyawarah Warga Nahdliyin
Muktamar NU merupakan forum tertinggi dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang menjadi tempat para ulama, pengurus, dan warga Nahdliyin membahas berbagai agenda strategis organisasi. Forum ini memiliki peran penting dalam menentukan arah perjalanan NU di masa mendatang.
Dalam pembukaan Muktamar NU, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya tidak mengatur proses yang berlangsung di dalam organisasi tersebut. Menurutnya, keputusan terkait perjalanan NU sepenuhnya menjadi kewenangan para peserta muktamar.
Sikap tersebut memperlihatkan adanya penghormatan terhadap prinsip organisasi yang telah berjalan sejak lama. Pemerintah hadir bukan untuk menentukan keputusan internal, melainkan memberikan penghargaan terhadap kontribusi NU bagi kehidupan bangsa.
NU dikenal sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran besar dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kebangsaan. Melalui jaringan pesantren dan para ulama, NU telah memberikan kontribusi dalam membangun karakter masyarakat Indonesia.
Dalam konteks demokrasi, hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu dibangun melalui kerja sama tanpa menghilangkan independensi masing-masing pihak. Kehadiran Presiden dalam Muktamar NU menjadi simbol hubungan yang saling menghormati antara negara dan kelompok masyarakat.
Baca juga: Prabowo Tiba di Nagekeo NTT, Pastikan Pemulihan Gempa Berjalan Cepat dan Tepat Sasaran
Prabowo Ingatkan Jasa Ulama bagi Indonesia
Selain berbicara mengenai Muktamar NU, Prabowo juga menyampaikan penghargaan terhadap peran ulama dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ia menegaskan pentingnya mengingat jasa para ulama yang telah berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga persatuan bangsa.
Salah satu pesan yang disampaikan dalam pidatonya adalah semangat “Jas Ijo” atau Jangan Sekali-kali Melupakan Jasa Ulama. Pesan tersebut menggambarkan penghargaan negara terhadap peran ulama yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Indonesia.
Prabowo juga menyoroti lagu Syubbanul Wathon yang diciptakan oleh KH Abdul Wahab Hasbullah. Menurutnya, lagu tersebut menjadi bukti bahwa semangat cinta tanah air telah tumbuh kuat di kalangan ulama jauh sebelum Indonesia merdeka.
Lagu tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan dan nasionalisme dapat berjalan bersama. Para ulama tidak hanya berperan dalam kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga ikut membangun kesadaran kebangsaan.
Sejarah mencatat bahwa pesantren dan para kiai memiliki kontribusi besar dalam membangun semangat perjuangan rakyat Indonesia. Peran tersebut tidak hanya terlihat dalam masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga dalam menjaga nilai persatuan hingga saat ini.
Penghormatan terhadap ulama menjadi bagian dari upaya menjaga memori sejarah bangsa. Dengan memahami kontribusi para pendahulu, masyarakat dapat melihat bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya dibangun melalui aspek ekonomi dan politik, tetapi juga melalui nilai moral dan kebangsaan.
Sinergi Pemerintah dan Ulama Perkuat Persatuan
Momen Muktamar NU juga menjadi pengingat mengenai pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah dan ulama. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi dapat berjalan bersama dalam membangun Indonesia yang lebih kuat.
Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pembangunan nasional, sementara ulama memiliki peran dalam membimbing masyarakat melalui nilai agama, pendidikan, dan pembentukan karakter. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan keseimbangan antara kemajuan material dan penguatan moral bangsa.
Kehadiran Presiden Prabowo di Muktamar NU menunjukkan bahwa pemerintah memberikan apresiasi terhadap organisasi yang memiliki kontribusi besar bagi masyarakat. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk penghormatan, bukan melalui campur tangan terhadap proses internal organisasi.
Sikap rendah hati yang ditunjukkan Prabowo dengan menegaskan tidak mengatur jalannya muktamar menjadi pesan penting mengenai pentingnya menghormati ruang musyawarah. Organisasi seperti NU memiliki mekanisme sendiri yang harus dihargai oleh seluruh pihak.
Masyarakat berharap Muktamar NU ke-35 dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan organisasi dan umat. Selain itu, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat nilai persatuan, toleransi, serta semangat kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman.
Hubungan baik antara pemerintah dan ulama menjadi salah satu kekuatan sosial Indonesia. Dengan menjaga komunikasi, saling menghormati, dan mengedepankan kepentingan bangsa, sinergi antara negara dan masyarakat dapat terus menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih maju.