Pemerintah resmi melantik pejabat baru BGN untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk lima pejabat tinggi madya yang akan mengisi posisi strategis di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut informasi yang dihimpun Garis Depan Bangsa, perubahan struktur organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari sistem tata kelola, distribusi, pengawasan, hingga kerja sama lintas sektor. Pelantikan berlangsung di Kantor Badan Gizi Nasional pada Selasa (21/7).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pengangkatan lima pejabat tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pejabat tinggi madya di lingkungan BGN.
Agustina menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden yang menjadi dasar hukum pengangkatan para pejabat tersebut. Mereka akan bekerja bersama Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang beserta dua wakil kepala dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional.
Perubahan struktur ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan MBG yang saat ini terus diperluas ke berbagai daerah. Dengan organisasi yang lebih kuat, pemerintah berharap koordinasi antarlembaga semakin efektif dan distribusi program berjalan lebih optimal.
Pejabat Baru BGN Resmi Dilantik
Pelantikan pejabat baru BGN menghadirkan sejumlah nama yang sebelumnya memiliki pengalaman panjang di kementerian maupun lembaga negara. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendukung implementasi program pemerintah yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Berikut daftar lengkap pejabat yang resmi dilantik:
- Dr. Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Utama.
- dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M. sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola.
- Zainuri, Ak. sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.
- Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama.
- Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Sebelum bergabung di BGN, dr. Prima Yosephine menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu memperkuat penyusunan sistem serta tata kelola yang berkaitan dengan program gizi nasional.
Zainuri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Latar belakang di bidang pengelolaan keuangan menjadi nilai tambah dalam memastikan penyediaan dan penyaluran program berlangsung secara akuntabel.
Mariman Darto diketahui pernah bertugas sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta. Sementara Ketut Sumedana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum.
Adapun Lili Khamiliyah sebelumnya merupakan Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN. Dengan pengalaman internal tersebut, ia dipercaya menduduki posisi Sekretaris Utama untuk memperkuat koordinasi administrasi dan organisasi.
Baca juga: Nanik BGN Nangis Usai Dilantik Prabowo, Ini Momen Haru di Istana Negara
Program Makan Bergizi Gratis Jadi Fokus BGN
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Kehadiran pejabat baru BGN diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program tersebut dari berbagai sisi. Mulai dari penyusunan kebijakan, pengawasan distribusi, promosi kepada masyarakat, hingga membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai mitra.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola memiliki peran penting dalam menyusun standar operasional dan mekanisme kerja yang efektif. Sementara Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran bertanggung jawab memastikan distribusi makanan bergizi berjalan tepat sasaran.
Di sisi lain, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan akan memperkuat proses evaluasi agar pelaksanaan program tetap sesuai aturan. Pengawasan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama juga memiliki peran strategis untuk memperluas sinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga berbagai organisasi masyarakat. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Baca juga: Penilaian Program MBG Sebagai Investasi Strategis untuk Generasi Emas Indonesia
Daftar Pejabat BGN dan Tugas Strategisnya
Struktur organisasi yang lebih lengkap menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Badan Gizi Nasional. Setiap jabatan memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan untuk mendukung keberhasilan program nasional.
Sekretaris Utama bertugas mengoordinasikan administrasi, perencanaan, keuangan, serta pengelolaan sumber daya organisasi. Posisi ini menjadi tulang punggung dalam memastikan seluruh unit bekerja secara terintegrasi.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola berfokus pada penyusunan kebijakan serta pengembangan sistem kerja yang efisien. Sementara Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran memastikan kebutuhan logistik dapat tersedia dan didistribusikan sesuai target.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama bertanggung jawab membangun komunikasi publik serta memperluas kemitraan strategis. Adapun Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan susunan pejabat baru BGN yang telah lengkap, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan kelembagaan ini juga menjadi langkah penting untuk mendukung target pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.