Nadiem Makarim banding menjadi langkah hukum yang ditempuh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setelah dijatuhi vonis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Upaya tersebut dilakukan setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan pada Rabu, 1 Juli 2026.
Melalui laporan ini, Garis Depan Bangsa merangkum kronologi putusan, alasan pengajuan banding, serta tahapan hukum yang akan dijalani selanjutnya. Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat negara dan menyangkut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.
Nadiem Makarim Banding Usai Divonis 10 Tahun Penjara
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Nadiem Anwar Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider yang diajukan jaksa penuntut umum.
Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah membacakan amar putusan yang menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda serta pidana tambahan sesuai dengan ketentuan dalam putusan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan yang memberatkan hukuman terhadap terdakwa.
Setelah putusan dibacakan, Nadiem Makarim banding dengan menyatakan tidak menerima vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Langkah tersebut merupakan hak terdakwa sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Dalam pernyataannya usai sidang, Nadiem mengatakan akan terus memperjuangkan hak hukumnya melalui jalur yang tersedia. “Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda,” ujarnya.
Baca juga: Penjelasan Lengkap Kasus Nadiem Makarim Chromebook
Kronologi Kasus Korupsi Chromebook dan Vonis Pengadilan
Kasus dugaan korupsi Chromebook telah melalui rangkaian persidangan yang panjang sejak proses penyidikan hingga pembuktian di pengadilan. Sidang mencakup pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, penyampaian tuntutan, pleidoi, replik, duplik, hingga musyawarah majelis hakim.
Dalam proses tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti untuk mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Seluruh bukti kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan tingkat pertama.
Vonis terhadap mantan Mendikbudristek tersebut menjadi salah satu putusan yang banyak menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, proyek pengadaan Chromebook sebelumnya juga menjadi sorotan karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan.
Nadiem Makarim banding setelah putusan tingkat pertama dibacakan sehingga perkara ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Artinya, status hukum perkara masih dapat berubah apabila terdapat putusan dari pengadilan tingkat banding.
Tim kuasa hukum menyatakan memori banding akan segera diajukan. Dokumen tersebut nantinya berisi keberatan terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.
Proses Banding dan Tahapan Hukum Selanjutnya
Dalam hukum acara pidana Indonesia, setiap terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding apabila tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Mekanisme ini bertujuan memberikan kesempatan agar perkara diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Nadiem Makarim banding menjadi bagian dari proses hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pengadilan tingkat banding nantinya akan memeriksa berkas perkara beserta memori banding dan kontra memori yang diajukan para pihak.
Apabila hasil banding masih belum diterima oleh salah satu pihak, sistem peradilan juga membuka peluang pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses hukum dapat berlanjut hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Selama proses banding berlangsung, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat belum memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seluruh perkembangan perkara masih bergantung pada hasil pemeriksaan di pengadilan tingkat berikutnya.
Nadiem Makarim banding juga menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan salah satu kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan menteri. Perkembangan perkara ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan masyarakat maupun media nasional.
Masyarakat diimbau mengikuti informasi dari sumber resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi yang beredar di media sosial. Informasi yang berasal dari proses persidangan dan putusan pengadilan menjadi rujukan utama dalam memahami perkembangan kasus.
Hingga kini, Nadiem Makarim banding masih berada pada tahap persiapan administrasi oleh tim kuasa hukum. Sementara itu, pengadilan akan memproses permohonan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim tingkat banding.
Dengan diajukannya upaya hukum tersebut, Nadiem Makarim banding menandai bahwa proses penyelesaian perkara belum berakhir. Publik masih harus menunggu putusan pengadilan tingkat banding untuk mengetahui kelanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook tersebut.