Penerapan MBG kembali menjadi perhatian masyarakat setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diaktifkan kembali pada 13 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027. Program ini kembali berjalan setelah penghentian sementara selama tiga minggu untuk standardisasi operasional guna meningkatkan kualitas distribusi makanan, memperkuat tata kelola, dan memastikan layanan kepada penerima manfaat berjalan sesuai standar.
Garis Depan Bangsa mencatat, penerapan MBG setelah libur sekolah menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam memperbaiki pelaksanaan program. Selain kembali menyalurkan makanan bergizi kepada jutaan penerima manfaat, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap aspek anggaran, keamanan pangan, distribusi logistik, hingga pengawasan operasional agar pelaksanaan program semakin efektif dan akuntabel.
Berdasarkan laporan pemantauan mingguan, hingga periode 11–18 Juli 2026, penerapan MBG telah menjangkau 63,13 juta jiwa dari target nasional 82,9 juta jiwa atau mencapai 76,15 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran telah menerima manfaat, meski pemerintah masih melakukan percepatan distribusi di sejumlah wilayah.
Penerapan MBG Setelah Libur Sekolah
Penerapan MBG setelah libur sekolah diawali dengan penyempurnaan tata kelola di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah melakukan standardisasi operasional sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi berbagai kendala yang sebelumnya muncul dalam pelaksanaan program.
Salah satu perubahan yang diterapkan adalah penyesuaian mekanisme insentif operasional bagi SPPG. Insentif kini hanya diberikan berdasarkan jumlah hari pelayanan aktif sehingga penggunaan anggaran negara dinilai lebih efisien dibandingkan skema sebelumnya yang tetap memberikan insentif selama masa libur sekolah.
Dari sisi anggaran, pemerintah menyepakati penerapan MBG pagu tahun 2026 sebesar Rp268 triliun, turun dari rencana awal Rp335 triliun. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp88,15 triliun sebagai bagian dari pelaksanaan program yang tetap diarahkan untuk menjaga efektivitas belanja negara.
Selain itu, pemerintah tengah mengkaji kembali standar biaya makanan sebesar Rp15.000 per porsi. Kajian tersebut mempertimbangkan perbedaan harga bahan pangan di berbagai wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga pelaksanaan program dapat lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Baca juga: Penilaian Program MBG Sebagai Investasi Strategis untuk Generasi Emas Indonesia
Capaian Program Makan Bergizi Gratis
Data terbaru menunjukkan kelompok siswa menjadi penerima manfaat terbesar dalam program ini. Dari target 65 juta siswa, sebanyak 48,9 juta siswa telah menerima manfaat atau mencapai 75,23 persen dari target nasional. Sementara itu, cakupan penerima manfaat untuk balita mencapai 10 juta jiwa atau 83,33 persen.
Program ini juga telah menjangkau 2,3 juta ibu hamil atau 76,67 persen dari target nasional serta 1,93 juta ibu menyusui atau 66,55 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan gizi sejak awal kehidupan.
Dalam pelaksanaannya, biaya makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk peserta didik PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp10.000 untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA. Selain biaya bahan makanan, terdapat alokasi Rp3.000 untuk operasional pengolahan dan Rp2.000 untuk fasilitas pendukung sehingga total biaya tetap berada di bawah batas maksimal Rp15.000 per porsi.
Laporan juga menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar gizi nasional mencapai 91,4 persen. Namun, tantangan berupa sisa makanan atau food waste masih berada pada angka rata-rata 5,8 persen, terutama di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses logistik yang terbatas.
Di sisi ekonomi, program ini melibatkan sedikitnya 148.000 pemasok bahan pangan lokal. Rata-rata 92 persen bahan baku diperoleh dari radius sekitar 10 kilometer dari lokasi dapur SPPG sehingga turut memberikan dampak positif bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Baca juga: Pejabat Baru BGN Resmi Dilantik Urus MBG, Ini Daftar Lengkap dan Tugasnya
Tantangan dan Evaluasi Program MBG
Meski menunjukkan perkembangan yang positif, penerapan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu insiden yang menjadi perhatian adalah kasus keracunan makanan di Kabupaten Jember yang mengakibatkan 29 siswa mengalami gejala keracunan dan 12 siswa harus menjalani perawatan intensif. Investigasi awal menemukan dugaan pelanggaran batas waktu distribusi makanan serta kondisi sanitasi dapur yang belum memenuhi standar.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, pemerintah bersama BPOM dan Dinas Kesehatan memperketat pengawasan keamanan pangan di seluruh SPPG. Dapur yang belum memenuhi standar higiene dan sanitasi diwajibkan menghentikan sementara operasional hingga seluruh persyaratan dipenuhi agar kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.
Tantangan lain berasal dari aspek pembiayaan operasional. Badan Gizi Nasional masih memiliki kewajiban pembayaran kepada vendor tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,609 triliun. Penyelesaian kewajiban tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok bahan pangan dan operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, penerapan MBG setelah selesai libur sekolah menunjukkan capaian yang cukup positif dengan jangkauan lebih dari 63 juta penerima manfaat. Meski demikian, keberhasilan program dalam jangka panjang akan bergantung pada konsistensi pengawasan keamanan pangan, transparansi pengelolaan anggaran, penyelesaian kendala operasional, serta evaluasi berkelanjutan agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Indonesia.