Suahasil menyampaikan bahwa tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini semakin tertib setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan berbagai pembenahan. Pernyataan tersebut menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga pengelolaan anggaran negara dalam program prioritas pemerintah.
Pernyataan Suahasil disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026). Wakil Menteri Keuangan itu mengapresiasi langkah BGN yang memperketat standar operasional, mulai dari kewajiban setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga penutupan dapur yang belum memenuhi persyaratan tersebut.
Menurut Suahasil, perbaikan sistem merupakan bagian penting dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi jutaan anak Indonesia. Pemerintah juga menegaskan evaluasi akan terus dilakukan agar kualitas pelaksanaan MBG semakin baik dari waktu ke waktu.
Suahasil: Tata Kelola MBG Makin Tertib
Suahasil menilai Badan Gizi Nasional terus melakukan penyempurnaan tata kelola sebagai respons terhadap berbagai evaluasi di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program terbesar pemerintah yang melibatkan ribuan dapur pelayanan di seluruh Indonesia.
Kebijakan mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menjadi salah satu bentuk penguatan standar keamanan pangan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menegaskan bahwa dapur yang belum memenuhi standar akan dihentikan operasionalnya sampai seluruh persyaratan dipenuhi.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi bukan berarti program mengalami kegagalan. Sebaliknya, penyempurnaan aturan menjadi indikator bahwa pemerintah berupaya menutup setiap celah yang berpotensi mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Suahasil menegaskan bahwa tata kelola yang lebih baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Semakin tertib sistem pengawasan, semakin besar peluang bantuan makanan bergizi diterima oleh anak-anak yang memang menjadi sasaran program.
Langkah tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak mengabaikan kritik maupun masukan publik. Evaluasi dijadikan dasar untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
Baca juga: Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi
Anggaran MBG dan Pengawasan Uang Rakyat
Suahasil mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis hingga 30 September 2026 telah mencapai Rp153,19 triliun. Anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan sehingga pemerintah dapat memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh layanan yang layak.
Data pemerintah menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui lebih dari 27 ribu SPPG yang tersebar di berbagai daerah.
Dalam paparan APBN KiTa, Suahasil juga menjelaskan bahwa realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp574,2 triliun. Salah satu komponen terbesar berasal dari dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis bagi jutaan peserta didik.
Realisasi anggaran pendidikan melalui MBG tercatat sebesar Rp134 triliun yang dimanfaatkan oleh sekitar 46,2 juta siswa. Angka tersebut menggambarkan besarnya komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak usia sekolah.
Suahasil menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus selalu dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penguatan tata kelola menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan sebuah program nasional.
Bagi masyarakat, pengawasan anggaran memiliki arti yang sangat penting. Transparansi membuat publik dapat mengetahui bahwa dana yang dialokasikan benar-benar diarahkan untuk penyediaan makanan bergizi dengan standar keamanan yang lebih baik.
Baca juga: Reshuffle Purbaya: Suahasil Nazara Resmi Jadi Menteri Keuangan
Program Makan Bergizi Gratis untuk Pendidikan Indonesia
Selain membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis saat ini, Suahasil juga menyampaikan arah kebijakan anggaran pendidikan pada tahun 2027. Pemerintah tengah merancang alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun dalam APBN tahun depan.
Rancangan tersebut masih disusun oleh Kementerian Keuangan agar mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat berbagai program prioritas nasional.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kualitas generasi muda Indonesia. Pemenuhan kebutuhan gizi diyakini dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar, kesehatan, dan produktivitas peserta didik di sekolah.
Perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional juga memberikan rasa aman yang lebih besar bagi orang tua. Dengan standar higienitas yang semakin ketat, kualitas makanan yang diterima anak-anak diharapkan semakin terjamin.
Evaluasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak berhenti pada penyaluran anggaran semata. Pemerintah terus memperbaiki mekanisme distribusi, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh penyelenggara mematuhi standar yang telah ditetapkan.
Suahasil menilai proses pembenahan tersebut merupakan langkah penting agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara juga dapat meningkat ketika pemerintah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, keamanan makanan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Dengan evaluasi yang berjalan secara berkelanjutan, pemerintah berharap program ini mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak Indonesia dalam jangka panjang.