Anggaran bencana menjadi sorotan setelah muncul usulan agar sebagian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk memperbesar pembiayaan penanggulangan bencana. Kekhawatiran tersebut muncul di tengah meningkatnya aktivitas bencana alam seperti erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, hingga gempa bumi.
Indonesia memang termasuk negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Karena itu, kesiapsiagaan negara tidak hanya bergantung pada pagu anggaran rutin BNPB atau BMKG, tetapi juga pada instrumen pembiayaan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika kondisi di lapangan membutuhkan tambahan dukungan.
Perdebatan mengenai besarnya anggaran bencana tentu merupakan hal yang sehat dalam demokrasi. Namun, penting bagi masyarakat memahami bahwa sistem pengelolaan fiskal Indonesia telah dirancang agar kebutuhan darurat dapat dipenuhi secara cepat tanpa harus mengganggu program prioritas lain, termasuk pemenuhan gizi anak-anak.
Anggaran Bencana Tidak Hanya Bersumber dari Pagu BNPB
Banyak masyarakat mengira anggaran bencana hanya berasal dari alokasi tahunan yang tercantum dalam anggaran BNPB maupun BMKG. Padahal, dalam praktiknya pemerintah memiliki mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel melalui Dana Siap Pakai (DSP).
Dana Siap Pakai merupakan cadangan pembiayaan yang disediakan pemerintah untuk kondisi darurat. Ketika terjadi bencana berskala besar, BNPB dapat mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan penanganan di lapangan sehingga proses evakuasi, distribusi logistik, penyediaan alat berat, hingga rehabilitasi awal tidak harus menunggu perubahan anggaran bencana untuk BNPB.
Pendekatan ini membuat respons pemerintah menjadi lebih cepat ketika situasi darurat terjadi. Dengan adanya bantalan fiskal tersebut, negara memiliki ruang gerak yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.
Dalam konteks ini, membandingkan besaran pagu tahunan BNPB dengan anggaran MBG secara langsung berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Anggaran rutin memang penting untuk operasional lembaga, tetapi ketika bencana besar terjadi pemerintah memiliki sumber pembiayaan tambahan yang memang disiapkan khusus untuk keadaan darurat.
Keberadaan Dana Siap Pakai hingga Rp5 triliun menjadi salah satu bentuk antisipasi pemerintah agar penanganan bencana tidak terhambat hanya karena keterbatasan pagu anggaran bencana rutin.
Baca juga: Erupsi Krakatau: Presiden Prabowo Imbau Warga Tetap Tenang
Dana Siap Pakai dan Mitigasi Bencana
Mitigasi bencana membutuhkan investasi yang berkelanjutan. BMKG, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait memiliki peran berbeda dalam membangun sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, evakuasi, dan pemulihan pascabencana.
Masukan dari berbagai kalangan, termasuk ekonom, mengenai perlunya penguatan anggaran kebencanaan patut diapresiasi. Indonesia memang membutuhkan sistem mitigasi yang semakin modern seiring meningkatnya ancaman perubahan iklim dan aktivitas geologi.
Namun demikian, penguatan mitigasi tidak selalu berarti harus mengurangi anggaran program lain. Pemerintah memiliki berbagai instrumen fiskal untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan nasional.
Analogi sederhananya seperti pengelolaan keuangan keluarga. Anggaran MBG dapat diibaratkan sebagai dana belanja bulanan yang memang sudah dialokasikan untuk kebutuhan makan anak-anak. Sementara Dana Siap Pakai merupakan tabungan darurat yang hanya digunakan ketika keluarga menghadapi musibah.
Dengan sistem seperti itu, ketika terjadi keadaan darurat, keluarga tidak harus mengurangi kebutuhan makan anak untuk membayar biaya pengobatan. Prinsip serupa juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus memastikan korban bencana memperoleh penanganan yang cepat.
Karena itu, memperkuat mitigasi bencana dan menjaga keberlanjutan program peningkatan kualitas sumber daya manusia seharusnya dipandang sebagai dua tujuan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Program MBG dan Penanganan Bencana Bisa Berjalan Bersama
Program Makan Bergizi Gratis memiliki sasaran berbeda dengan anggaran penanggulangan bencana. Program tersebut berorientasi pada peningkatan kualitas gizi generasi muda sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Sementara itu, anggaran bencana berfungsi memastikan keselamatan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat. Keduanya memiliki tujuan strategis yang sama pentingnya bagi negara.
Masyarakat tidak perlu dihadapkan pada pilihan antara menyelamatkan korban bencana atau memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Pemerintah memiliki instrumen fiskal yang memungkinkan kedua agenda tersebut tetap berjalan secara bersamaan.
Di sisi lain, evaluasi terhadap efektivitas belanja negara tetap perlu dilakukan secara berkala. Apabila terdapat ruang efisiensi dalam suatu program, pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi anggaran sesuai prioritas nasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Diskusi mengenai peningkatan kapasitas BMKG, BNPB, maupun Basarnas juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi nasional, mulai dari teknologi pemantauan, peralatan evakuasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga kesiapan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana.
Pada akhirnya, tujuan utama seluruh kebijakan fiskal adalah melindungi masyarakat. Dalam konteks tersebut, penguatan anggaran bencana memang penting mengingat tingginya risiko bencana di Indonesia. Namun, pemahaman mengenai mekanisme Dana Siap Pakai menunjukkan bahwa negara telah menyiapkan bantalan pembiayaan agar penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat ketika diperlukan.