Pemerintah menetapkan skema THR ASN tahun 2026 sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara untuk menjaga daya beli aparatur negara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini berlaku bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, PPPK, hingga pensiunan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. Selain itu, aturan teknis pelaksanaannya juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bersumber dari APBN.
Pemerintah menjelaskan bahwa tunjangan ini diberikan kepada aparatur negara aktif maupun pensiunan dengan mekanisme perhitungan yang berbeda sesuai status penerima. Besaran yang diterima didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada Februari 2026.
Baca juga: Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Indonesia, Pemerintah Pastikan Ekonomi Tetap Kuat
Komponen THR ASN untuk PNS, TNI, dan Polri
Dalam aturan tersebut, THR ASN bagi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara dihitung berdasarkan sejumlah komponen penghasilan bulanan. Komponen ini mencerminkan penghasilan tetap yang diterima aparatur negara.
Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai pangkat dan jabatan. Seluruh komponen tersebut dihitung berdasarkan nilai penghasilan yang diterima pada Februari 2026.
Tunjangan pangan dalam THR tahun ini juga dibayarkan dalam bentuk uang, bukan barang seperti pada beberapa kebijakan sebelumnya. Hal ini bertujuan memberi fleksibilitas bagi penerima dalam memanfaatkan tunjangan tersebut.
Namun tidak semua jenis tunjangan masuk dalam perhitungan THR. Pemerintah menegaskan bahwa beberapa tunjangan tambahan tidak termasuk dalam komponen pembayaran.
Tunjangan yang tidak dihitung dalam THR antara lain insentif kinerja, tunjangan bahaya atau risiko, serta tunjangan khusus wilayah tertentu. Selain itu, tunjangan operasi pengamanan, tunjangan khusus guru atau dokter di wilayah tertentu, serta insentif lain di luar ketentuan PP juga tidak dimasukkan.
Dengan demikian, nilai THR hanya berasal dari komponen penghasilan yang bersifat tetap. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan standar perhitungan bagi seluruh aparatur negara.
Baca juga: Viral Kasus Nabilah O’Brien, Ini Penjelasan Lengkap Polisi
THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri
Selain aparatur negara aktif, pemerintah juga memberikan tunjangan hari raya kepada pensiunan. Pemberian ini dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan para purnabakti yang telah mengabdikan diri kepada negara.
Besaran THR bagi pensiunan dihitung berdasarkan jumlah pensiun bulanan yang mereka terima. Dengan demikian, nilai tunjangan yang diterima mengikuti nominal pensiun yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembayaran THR bagi pensiunan PNS dilakukan melalui PT Taspen (Persero). Sementara itu, pensiunan prajurit TNI dan anggota Polri menerima pembayaran melalui PT ASABRI (Persero).
Skema ini memastikan proses penyaluran dana berjalan sesuai sistem administrasi yang sudah berlaku selama ini. Dengan mekanisme tersebut, pencairan dapat dilakukan secara lebih tertib dan terintegrasi.
Ketentuan Khusus PPPK dan CPNS
Pemerintah juga menetapkan aturan khusus bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kebijakan ini menyesuaikan masa kerja dan status kepegawaian masing-masing.
Bagi PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, THR ASN diberikan secara proporsional. Perhitungan menggunakan rumus (n/12) dikalikan penghasilan satu bulan, dengan n sebagai jumlah bulan bekerja.
Sebagai contoh, PPPK yang mulai bekerja pada 1 Maret 2026 tidak menerima THR karena masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum Idul Fitri. Sebaliknya, PPPK yang mulai bekerja pada 1 Februari 2026 tetap memperoleh THR, namun jumlahnya hanya sebesar satu per dua belas dari penghasilan bulanan.
Sementara itu, CPNS menerima THR sebesar 80 persen dari komponen gaji pokok dan tunjangan yang seharusnya diterima oleh PNS. Ketentuan ini mengikuti sistem penggajian CPNS yang masih berada dalam tahap penyesuaian sebelum diangkat menjadi PNS penuh.
Selain itu, pemerintah juga mengatur ketentuan bagi aparatur negara yang berpotensi menerima lebih dari satu tunjangan. Dalam kondisi tersebut, penerima hanya berhak mendapatkan satu tunjangan dengan nilai paling besar.
Namun terdapat pengecualian bagi aparatur negara yang juga berstatus sebagai penerima pensiun atau penerima tunjangan tertentu. Dalam kondisi ini, mereka dapat menerima dua sumber tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penyaluran THR ASN dapat berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran. Selain mendukung kesejahteraan aparatur negara, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat menjelang hari raya.