BGN Pastikan Rekrutmen P3K Tahap 3 Hoaks, Publik Diminta Waspada

Informasi mengenai pembukaan rekrutmen P3K Tahap 3 di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang beredar luas di media sosial dipastikan tidak benar. Pihak BGN menegaskan bahwa hingga akhir Februari 2026, tidak ada pengumuman resmi terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 3 sebagaimana yang ramai dibagikan warganet.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul maraknya unggahan yang mencatut nama BGN dan menginformasikan adanya pembukaan formasi baru. Informasi tersebut memicu perhatian publik, khususnya masyarakat yang tengah menantikan peluang menjadi aparatur pemerintah melalui skema P3K.

Rekrutmen P3K Tahap 3 Dipastikan Belum Dibuka

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, Rahman, menegaskan bahwa kabar mengenai rekrutmen P3K Tahap 3 tidak berasal dari lembaganya. Ia menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Jumat (27/2).

“Perlu kami luruskan, BGN tidak pernah mengeluarkan pengumuman pembukaan PPPK Tahap 3 sebagaimana yang beredar. Informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi kami,” ujar Rahman.

Ia menjelaskan, setiap proses rekrutmen di lingkungan BGN selalu mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku. Pengumuman resmi, kata dia, hanya disampaikan melalui situs web resmi dan akun media sosial terverifikasi milik lembaga.

Rahman mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa sumber jelas. Menurutnya, penyebaran kabar tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus keresahan, terutama bagi para pencari kerja yang berharap mendapatkan kesempatan melalui jalur P3K.

Baca juga: Nggak Main-main! Denda LPDP Bisa Tembus Rp 2 Miliar Jika Alumni Tak Balik ke RI

Waspada Modus Penipuan Berkedok Rekrutmen P3K

Selain meluruskan informasi, BGN juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan isu rekrutmen P3K untuk kepentingan penipuan. Dalam sejumlah kasus, informasi palsu kerap disertai permintaan sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi atau kelulusan.

Rahman menegaskan bahwa seluruh proses seleksi resmi pemerintah tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

“Jika ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan rekrutmen BGN, itu dipastikan bukan bagian dari proses resmi,” tegasnya.

Senada, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyatakan bahwa klarifikasi ini penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas institusi negara. Menurutnya, penyebaran informasi palsu tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga dapat mencoreng nama lembaga.

“Penyebaran informasi palsu dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama lembaga negara. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kembali,” ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar, khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen P3K, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui kanal resmi lembaga.

Verifikasi dapat dilakukan dengan mengakses situs web resmi maupun akun media sosial terverifikasi milik BGN, yang menjadi satu-satunya sumber informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut BGN, langkah ini sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi sekaligus melindungi masyarakat dari potensi misinformasi dan penipuan. Di tengah arus informasi digital yang begitu cepat dan masif, kabar yang belum tentu benar dapat dengan mudah menyebar luas hanya dalam hitungan menit. Karena itu, sikap kritis dan kebiasaan memeriksa ulang sumber informasi dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran hoaks.

Mekanisme Resmi dan Komitmen Transparansi

Sebagai lembaga pemerintah, BGN menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam proses pengadaan pegawai. Setiap pembukaan formasi, baik P3K maupun jenis rekrutmen lainnya, akan diumumkan secara terbuka melalui saluran komunikasi resmi lembaga.

Proses seleksi juga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses informasi yang jelas, setara, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BGN menekankan bahwa hingga saat ini belum ada tahapan rekrutmen P3K Tahap 3 yang dibuka. Oleh karena itu, publik diimbau untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Melalui klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat semakin kritis dalam menyikapi informasi di media sosial. Partisipasi aktif publik dalam memeriksa dan menyaring informasi dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ruang informasi yang sehat dan terpercaya.

Dengan memastikan kejelasan mengenai isu rekrutmen P3K Tahap 3, BGN berharap tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban hoaks maupun penipuan berkedok seleksi pegawai pemerintah.