Nggak Main-main! Denda LPDP Bisa Tembus Rp 2 Miliar Jika Alumni Tak Balik ke RI

Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap kewajiban pengabdian penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Alumni yang tidak kembali ke Indonesia setelah lulus terancam sanksi tegas berupa pengembalian dana pendidikan atau denda LPDP dengan nilai fantastis, bahkan bisa mencapai Rp 2 miliar.

Pernyataan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto, dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Rabu (26/2/2026).

Baca juga: Pramono Pastikan Stok BBM dan Pasokan Pangan Jakarta Aman di Tengah Ketegangan Global

Apa Sanksi Denda LPDP?

Sudarto menjelaskan, ada dua konsekuensi utama bagi alumni yang mangkir dari kewajiban kembali dan mengabdi di Indonesia. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas program beasiswa negara.

Konsekuensi pertama adalah kewajiban mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima, yang dikenal sebagai denda LPDP. Nominalnya dihitung berdasarkan total biaya riil yang telah dikeluarkan negara selama masa studi, mulai dari uang kuliah hingga biaya hidup.

Artinya, semakin lama masa studi dan semakin tinggi biaya pendidikan di kampus tujuan, maka semakin besar pula jumlah dana yang harus dikembalikan. Untuk studi luar negeri, angkanya bahkan bisa mencapai miliaran rupiah tergantung jenjang dan durasi pendidikan.

Konsekuensi kedua adalah pemblokiran akses terhadap seluruh program LPDP di masa mendatang. Alumni yang tidak memenuhi kewajiban tidak lagi dapat mengikuti program degree maupun non-degree yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Menurut Sudarto, setiap kasus tetap diproses secara objektif dan proporsional dengan mempertimbangkan fakta serta konteks masing-masing individu. Namun demikian, kewajiban pengembalian dana tetap menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Bagaimana Perhitungan Denda LPDP?

Besaran denda LPDP tidak dipukul rata. Perhitungannya bergantung pada jenjang pendidikan, durasi studi, serta lokasi kampus.

Untuk studi dalam negeri, misalnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), rata-rata pembiayaan:

• Program Magister: sekitar Rp 75 juta per tahun
• Program Doktor: sekitar Rp 99 juta per tahun

Angka tersebut sudah mencakup biaya pendidikan (tuition fee), biaya hidup (living allowance), asuransi kesehatan seperti BPJS, pembelian buku, hingga biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan.

Sementara itu, untuk studi luar negeri, angkanya melonjak signifikan. Di University of Edinburgh, Inggris, misalnya:

• Program Magister: sekitar Rp 967 juta per tahun
• Program Doktor: sekitar Rp 824 juta per tahun

Sebagai gambaran, untuk jenjang PhD di luar negeri, total dana yang harus dikembalikan bisa menyentuh sekitar Rp 2 miliar. Nominal ini tentu bergantung pada lama studi dan komponen pembiayaan yang diterima.

Karena itu, denda LPDP bukan sekadar angka administratif, melainkan akumulasi nyata dari investasi negara terhadap satu individu penerima beasiswa.

Siapa yang Sudah Dijatuhi Sanksi?

Dalam kesempatan tersebut, Sudarto mengungkapkan bahwa terdapat delapan alumni yang tidak menjalankan kewajiban pengabdian.

Dari jumlah tersebut:

• Empat orang telah melunasi pengembalian dana dan dananya sudah masuk ke kas negara.
• Empat orang lainnya masih dalam proses pembayaran secara cicilan.

LPDP memberikan ruang pembayaran bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial yang bersangkutan. Namun, kewajiban pengembalian tetap harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Mengapa Aturan Ini Ditegakkan?

LPDP merupakan program beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, dana yang digunakan berasal dari uang publik.

Karena itu, setiap penerima beasiswa menandatangani kontrak yang mewajibkan mereka kembali ke Indonesia dan berkontribusi setelah menyelesaikan studi.

Sudarto menyebut, saat ini terdapat sekitar 98 ribu penerima program degree di berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, lebih dari 600 ribu program non-degree telah berjalan dan jumlahnya terus bertambah.

Dengan cakupan sebesar itu, pengawasan dan penegakan aturan menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas program.

Apa Dampaknya bagi Calon Penerima?

Penegasan sanksi ini sekaligus menjadi pengingat bagi calon maupun penerima beasiswa LPDP agar memahami konsekuensi kontrak yang ditandatangani.

Beasiswa LPDP bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Harapannya, ilmu dan pengalaman yang diperoleh di dalam maupun luar negeri dapat kembali dan memberi dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka denda LPDP menjadi instrumen penegakan tanggung jawab. Dengan nominal yang bisa mencapai miliaran rupiah, konsekuensi ini jelas bukan hal yang ringan.

Pesannya tegas: kesempatan belajar didukung negara adalah amanah. Setelah lulus, kontribusi untuk Indonesia bukan hanya pilihan, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi.