MBG di wilayah 3T menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memperluas akses makanan bergizi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini menghadapi berbagai tantangan geografis.
Pelaksanaan MBG di wilayah 3T memang membutuhkan strategi berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, listrik, air bersih, hingga rantai pasok pangan menjadi tantangan yang harus diselesaikan agar anak-anak di wilayah terpencil tetap mendapatkan makanan bergizi.
Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), dan Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menyusun langkah percepatan agar program MBG dapat berjalan lebih merata.
MBG di Wilayah 3T Jadi Prioritas Pemerataan Gizi
Program MBG di wilayah 3T menjadi perhatian karena kondisi setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Pemerintah menyadari pendekatan yang diterapkan di Pulau Jawa atau wilayah perkotaan tidak bisa langsung diterapkan di kawasan perbatasan dan kepulauan.
Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Bakri Siddiq menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan kondisi lapangan sebelum memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Salah satu perhatian utama adalah kesiapan fasilitas pendukung program.
Dari 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, baru sekitar 50 persen yang mendapatkan intervensi dari Badan Gizi Nasional. Data tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan besar untuk memperkuat pelayanan gizi di kawasan perbatasan.
Dalam pelaksanaan MBG di wilayah 3T, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi komponen penting. SPPG membutuhkan dukungan infrastruktur dasar agar mampu menyediakan makanan bergizi secara konsisten kepada penerima manfaat.
Pemerintah juga mencatat bahwa tingkat kecukupan SPPG di daerah tertinggal baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal yang diperlukan. Kondisi ini menjadi dasar pemerintah untuk menyusun strategi khusus agar program MBG di wilayah 3T dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Central Kitchen MBG Jadi Langkah Pemerintah Tingkatkan Keamanan Pangan Anak
Tantangan MBG di Daerah Terpencil dan Perbatasan
Pelaksanaan MBG di wilayah 3T menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Faktor geografis menjadi salah satu hambatan utama karena banyak wilayah penerima manfaat memiliki akses transportasi yang terbatas.
Beberapa tantangan utama dalam implementasi MBG di wilayah 3T meliputi:
- Keterbatasan akses jalan dan transportasi menuju lokasi penerima manfaat.
- Ketersediaan listrik dan air bersih yang belum merata.
- Distribusi bahan pangan yang membutuhkan waktu lebih panjang.
- Keterbatasan tenaga gizi dan sumber daya manusia.
- Kondisi geografis kepulauan dan wilayah perbatasan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa menggunakan pola yang sama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Strategi MBG di wilayah 3T harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, serta potensi pangan lokal setiap daerah.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa pendekatan implementasi MBG di wilayah 3T akan berbeda dibandingkan daerah non-3T. Perbedaan tersebut diperlukan agar program dapat berjalan efektif dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas.
Salah satu solusi yang dikembangkan adalah memanfaatkan bahan pangan lokal. Daerah 3T memiliki berbagai potensi seperti hasil laut, pertanian, perkebunan, dan komoditas khas daerah yang dapat mendukung penyediaan makanan bergizi.
Pemanfaatan pangan lokal dalam program MBG di wilayah 3T juga dapat memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan gizi anak, langkah tersebut dapat membuka peluang ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan di daerah.
Baca juga: Manfaat MBG bagi Petani: Program Gizi yang Juga Menggerakkan Ekonomi Desa
Strategi Pemerintah Pastikan MBG Menjangkau Seluruh Indonesia
Pemerintah menegaskan bahwa tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan manfaat program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, percepatan MBG di wilayah 3T dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi. Salah satunya adalah Keputusan Kepala BGN Nomor 58.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.
Selain itu, terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang pembentukan satuan tugas percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di daerah.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun langkah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatan lokal menjadi kunci agar MBG di wilayah 3T tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Keberhasilan MBG di wilayah 3T membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Setiap pihak memiliki peran dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kehadiran program MBG di wilayah 3T menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya berfokus pada pusat ekonomi, tetapi juga menjangkau kawasan terluar Indonesia. Anak-anak di daerah perbatasan memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat dan mendapatkan akses gizi yang layak.
Dengan strategi yang menyesuaikan kondisi lapangan, pemerintah optimistis MBG di wilayah 3T dapat terus diperluas. Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan pemerataan gizi nasional hingga ke pelosok negeri.