Dampak Konflik Iran, Menko Airlangga Sebut Logistik hingga Pariwisata RI Terancam

Dampak Konflik Iran terhadap perekonomian Indonesia kini menjadi perhatian serius pemerintah dan ikut mewarnai dinamika Politik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang turut melibatkan Israel berpotensi menimbulkan efek berantai ke sejumlah sektor strategis nasional.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026). Ia menekankan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah bukan hanya isu regional, melainkan persoalan global yang dapat memengaruhi stabilitas energi dan perdagangan dunia.

“Yang pertama terganggu pasti suplai minyak, yang kedua transportasi logistik, dan yang ketiga tentunya tourism akan sangat terganggu,” ujar Airlangga.

Dampak Konflik Iran terhadap Energi dan Logistik RI

Konflik di Timur Tengah langsung berdampak pada jalur distribusi minyak dunia. Salah satu titik paling krusial adalah Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi pintu utama ekspor minyak dari kawasan tersebut. Jika jalur ini terganggu, distribusi energi global ikut tersendat.

Selain itu, kawasan Laut Merah juga sebelumnya mengalami ketegangan yang memengaruhi arus perdagangan internasional menjadi salah satu dampak konflik. Bila dua jalur penting ini mengalami gangguan bersamaan, biaya pengiriman barang dipastikan melonjak dan berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia.

Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentah, Indonesia berisiko terdampak langsung oleh kenaikan harga minyak dunia. Lonjakan harga energi bisa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Tak berhenti di sektor energi, efek domino juga bisa terasa pada biaya logistik. Kenaikan ongkos kirim internasional akan memengaruhi harga bahan baku dan barang impor. Bagi pelaku industri, kondisi ini berarti biaya produksi yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, tekanan tersebut berpotensi memicu inflasi dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Airlangga menegaskan, besar kecilnya dampak konflik Iran dan AS sangat bergantung pada lamanya konflik berlangsung. Jika situasi cepat mereda, tekanan ekonomi mungkin masih dapat diredam. Namun jika konflik berkepanjangan, risiko terhadap stabilitas perdagangan dan pertumbuhan nasional akan semakin besar.

Mengenai dampak konflik Iran, pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan global secara intensif untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Baca juga: Nggak Main-main! Denda LPDP Bisa Tembus Rp 2 Miliar Jika Alumni Tak Balik ke RI

Antisipasi Pemerintah dan Risiko ke Sektor Pariwisata

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam Dampak Konflik Iran terhadap perekonomian nasional. Fokus utama diarahkan pada ketahanan energi, mengingat sektor ini menjadi pintu awal dari efek berantai ke sektor lain. Pemerintah berupaya memastikan pasokan energi dalam negeri tetap aman, baik dari sisi volume maupun stabilitas harga. Diversifikasi sumber impor minyak menjadi strategi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah bergejolak.

Perusahaan energi nasional, Pertamina, telah menjalin nota kesepahaman dengan perusahaan energi asal Amerika Serikat seperti Chevron dan ExxonMobil. Kerja sama ini bukan hanya sebatas penguatan pasokan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk memperluas jaringan suplai energi Indonesia. Dengan adanya alternatif sumber pasokan dari luar kawasan konflik, pemerintah berharap risiko gangguan distribusi dapat ditekan dan gejolak harga lebih terkendali.

Selain memastikan suplai, pemerintah juga mencermati pergerakan harga minyak mentah dunia. Jika harga terus merangkak naik, opsi kebijakan seperti penyesuaian subsidi, optimalisasi cadangan strategis, hingga penguatan koordinasi fiskal-moneter bisa dipertimbangkan. Tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil sekaligus melindungi dunia usaha dari lonjakan biaya yang terlalu tajam.

Di sisi lain, sektor pariwisata juga tak luput dari ancaman. Ketidakpastian global biasanya langsung memengaruhi persepsi keamanan dan kenyamanan wisatawan internasional. Maskapai penerbangan berpotensi mengalihkan rute untuk menghindari wilayah konflik, yang berdampak pada waktu tempuh lebih lama dan biaya operasional lebih tinggi. Konsekuensinya, harga tiket pesawat dapat meningkat.

Jika harga tiket melonjak dan situasi global dinilai kurang kondusif, minat wisatawan mancanegara untuk bepergian bisa menurun. Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir mengandalkan pariwisata sebagai salah satu motor pemulihan ekonomi, tentu harus mewaspadai potensi perlambatan ini. Penurunan jumlah wisatawan akan berdampak langsung pada tingkat hunian hotel, pendapatan restoran, jasa transportasi wisata, hingga penjualan produk UMKM di destinasi unggulan seperti Bali, Lombok, dan Labuan Bajo.

Tak hanya wisatawan asing, gejolak global juga bisa memengaruhi sentimen wisatawan domestik. Jika tekanan ekonomi meningkat akibat kenaikan harga energi dan barang kebutuhan, masyarakat cenderung menahan belanja, termasuk untuk perjalanan wisata. Hal ini berpotensi memperlambat perputaran ekonomi di daerah yang bergantung pada sektor tersebut.

Airlangga memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan ekonomi sesuai perkembangan situasi. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat untuk memastikan respons yang cepat dan terukur. Stabilitas makroekonomi, ketahanan energi, kelancaran distribusi barang, serta kepercayaan pasar menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian global.

Secara keseluruhan, Dampak Konflik Iran menegaskan betapa eratnya keterkaitan antara geopolitik global dan kondisi ekonomi domestik. Konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia tetap mampu memengaruhi harga energi, biaya logistik, nilai tukar, hingga sektor pariwisata. Dalam konteks ekonomi yang saling terhubung, respons kebijakan yang sigap, adaptif, dan berbasis mitigasi risiko menjadi kunci agar perekonomian nasional tetap stabil dan tidak kehilangan momentum pertumbuhan.