Kasus Amsal Sitepu viral di media sosial setelah videografer asal Sumatera Utara ini ditahan atas dugaan korupsi proyek video profil desa. Perbincangan publik semakin meluas karena kasus Amsal Sitepu dinilai janggal dan menyentuh isu sensitif terkait perlindungan pekerja industri kreatif di Indonesia.
Perkara ini melibatkan Amsal Christy Sitepu sebagai Direktur CV Promiseland yang didakwa melakukan penggelembungan anggaran proyek desa. Kasus ini kemudian bergulir ke ranah hukum dan menjadi perhatian nasional karena menyangkut nilai jasa kreatif yang diperdebatkan.
Kronologi Awal Kasus Amsal Sitepu dalam Proyek Video Desa
Kasus ini bermula pada periode 2020 hingga 2022 ketika Amsal menawarkan jasa pembuatan video profil desa kepada sejumlah kepala desa di Kabupaten Karo. Proyek tersebut mencakup empat kecamatan yaitu Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran.
Sebanyak 20 desa menyetujui kerja sama tersebut dengan nilai Rp 30 juta per video sesuai proposal yang diajukan. Dalam dokumen RAB, Amsal mencantumkan berbagai komponen biaya produksi hingga pascaproduksi.
Rincian tersebut meliputi biaya konsep ide, penulisan skrip, penggunaan kamera dan drone, serta proses editing dan dubbing. Komponen terbesar berada pada jasa tenaga kerja kreatif yang menjadi inti dari produksi video.
Selama proyek berlangsung, tidak ada keberatan dari pihak desa terkait kualitas maupun biaya yang diajukan. Bahkan hasil video disebut telah digunakan sesuai kebutuhan promosi desa masing-masing.
Baca juga: ASN WFH Setiap Jumat, Strategi Pemerintah Hemat Energi di Tengah Ketidakpastian Global
Dugaan Korupsi dan Audit yang Menjerat
Kasus Amsal Sitepu mulai menjadi persoalan hukum setelah Inspektorat Daerah Kabupaten Karo melakukan audit pada 2025. Hasil audit menyebut biaya wajar pembuatan satu video hanya sebesar Rp 24,1 juta.
Selisih Rp 5,9 juta per video kemudian dianggap sebagai potensi kerugian negara. Dari total 20 video, nilai kerugian disebut mencapai Rp 202 juta.
Jaksa penuntut umum menjadikan hasil audit tersebut sebagai dasar dakwaan terhadap Amsal. Ia dituntut hukuman dua tahun penjara serta denda sesuai nilai kerugian negara.
Persoalan utama terletak pada penilaian beberapa komponen yang dianggap tidak layak dibayar. Item seperti konsep, editing, dan dubbing dinilai bernilai nol oleh auditor.
Penilaian tersebut menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan realitas industri kreatif. Banyak pihak menilai pendekatan audit terlalu administratif dan mengabaikan nilai intelektual.
Polemik Nilai Jasa Kreatif dan Tuduhan Kriminalisasi
Kasus Amsal Sitepu kemudian memicu polemik luas mengenai bagaimana negara menilai jasa kreatif. Perdebatan muncul karena tidak adanya standar baku dalam menentukan harga karya kreatif.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyebut kasus ini sebagai ancaman bagi ekosistem ekonomi kreatif. Mereka menilai perbedaan persepsi harga tidak seharusnya langsung dipidanakan.
Banyak praktisi kreatif menilai kriminalisasi seperti ini dapat menimbulkan ketakutan bagi pelaku industri. Hal ini berpotensi menghambat inovasi dan kreativitas di tingkat lokal.
Konsep, editing, hingga dubbing dianggap sebagai inti dari sebuah karya video. Menghilangkan nilai pada aspek tersebut dinilai sama dengan merendahkan profesi kreator.
Kasus ini juga menyoroti lemahnya pemahaman hukum terhadap industri kreatif yang berbasis ide. Tanpa regulasi yang jelas, konflik serupa berpotensi kembali terjadi.
Respons DPR Terhadapa Kasus Amsal Sitepu
Kasus Amsal Sitepu mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR yang menggelar rapat dengar pendapat umum. Dalam forum tersebut, DPR menyatakan tidak menemukan unsur mark up dalam perkara ini.
DPR menegaskan bahwa kerja kreatif tidak memiliki harga baku sehingga tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan.
Komisi III bahkan meminta agar Amsal diberikan vonis bebas atau hukuman ringan. Mereka juga mengajukan penangguhan penahanan sebagai bentuk dukungan.
Dukungan publik terus mengalir dari berbagai kalangan, terutama komunitas kreatif. Banyak yang melihat kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pekerja kreatif.
Sejumlah tokoh menilai bahwa jika kasus seperti ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Hal ini membuat tekanan publik terhadap proses hukum semakin besar.
Vonis Bebas Amsal Sitepu
Setelah menjalani penahanan selama 131 hari, Amsal akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan. Keputusan ini diambil satu hari sebelum sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Medan.
Momen tersebut menjadi titik balik dalam kasus Amsal Sitepu karena dukungan publik semakin kuat. Amsal pun kembali berkumpul dengan keluarganya setelah keluar dari tahanan.
Dalam persidangan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal. Ia dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.
Putusan ini disambut positif oleh berbagai pihak sebagai bentuk keadilan substantif. Banyak yang menilai bahwa hakim telah mempertimbangkan konteks industri kreatif dalam putusannya.
Kasus Amsal Sitepu pun berakhir dengan pemulihan nama baik dan kebebasan bagi Amsal. Ia menyatakan akan tetap berkarya dan melanjutkan aktivitasnya di dunia videografi.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi penegakan hukum di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Perlindungan terhadap pekerja kreatif dinilai harus menjadi prioritas ke depan.
Dengan berakhirnya kasus Amsal Sitepu, publik berharap tidak ada lagi kriminalisasi serupa di masa mendatang. Kasus ini sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan kontekstual.